KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH
Indonesia salah satu Negara yang banyak mengalami pergantian
system kebijakan ekonomi.Pergantian system kebijakan tersebut semata-mata hanya
dengan tujuan untuk mencari cara yang paling tepat untuk menanggulangi perekonomian
yang terjadi di Indonesia pada saat ini.Berikut ini akan di paparkan beberapa
langkah yang telah diambil pemerintah untuk menjalankan perekonomian Indonesia
:
a.Kebijakan selama periode 1966-1969
Mengenai kebijakan
pemerintah mulai Periode 1966-1969 sampai periode pelita V. Pada periode
1966-1969 Pemerintah lebih memusatkan perhatian pada kebijakan mengenai proses
perbaikan dan penghapusan semua unsur dari peniggalan pemerintahan orde lama
yang mengandung unsur komunisme. Pada masa ini pemerintah berjuang untuk
menekan tingkat inflasi yang tinggi karena pemerintahan orde lama.
b.Kebijakan Selama Periode Pelita 1
Kebijaksanaan
pada periode ini dimulai dengan :
1.
Peraturan Pemerintah No.16 Tahun1970, mengenai
penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import.
2.
Peraturan Agustus 1971, mengenai devaluasi
mata uang rupiah terhadap dolar, dengan sasaran pokoknya yaitu;
·
Kestabilan haga bahan pokok
·
Peningkatan nilai ekspor
·
Kelancaran impor
·
Penyebaran barang di dalam negeri
Pada periode ini menitikberatkan pada sektor pertanian dan
industri yang menunjang sektor pertanian.
c.Kebijakan Selama Periode Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)
Pada periode Pelita II,pemerintah lebih memfocuskan perhatian
mereka pada sector pertanian.Langkah yang diambil pemerintah adalah dengan
meningkatkan industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku.Contoh:
karet,kayu,minyak dan timah.
Adapun tujuan yang ingin dicapai
dari kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dibidang
sandang,pangan,perumahan,sarana dan prasarana,serta memperluas lapangan
kerja.Pada periode ini,pemerintah sangat mempertahankan daya produk
local,sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan fiscal dengan cara menghapus
pajak ekspor. Pemerintah memfokuskan PMA dan PMDN untuk mendorong investasi
dalam negeri, yang menghasilakn cadangan devisa negara naik dari $ 1,8 milyar
mencapai angka $ 2,58 milyar dan naiknya tabungan pemerintah dari Rp 255 milyar
menjadi Rp 1.522 milyar pada periode pelita II.Sedangkan kebijakan moneter yang
diambil masyarakat pada pperiode ini adalah meningkatkan hasil produksi
nasional dan daya saing komoditi ekspor .Adapun hasil yang dicapai dengan
diterapkannya system kebijakan ini adalah pemerintah berhasil meningkatkan
pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk.Selalin itu,bidang industry juga mengalami kemajuan yang pesat.Hal ini
terbukti dengan perbaikan jalan dan jembatan.
d.Kebijakan Periode pelita III (1
April 1979 – 31 Maret 1984)
Pada periode ini pemerintah lebih memfocuskan pada Trilogi
Pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil berdasarkan
dengan UUD 1945 dan Pancasila.Tujuan dan kebijaksanaan ekonomi yang hendak
dicapai pada periode ini mencakup segala bidang.Sistem kebijakan ini
memfokuskan pada sector pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan
industry yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi.
Adapun Isi Trilogi Pembagunan tersebut adalah :
- Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
- Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Pembangunan nasional system ini
berpedom pada Trilogi pembangunan dan
Delapan Jalur Pemerataan,yang intinya ingin mencapai adalah kesejahteraan bagi
semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.
d.Kebijakan
peroide pelita IV
Pada periode ini,pemerintah lebih menitik beratkan pada sector
pertanian,dan meningkatkan sector industry baik yang menghasilkan alat industry
berat maupun yang ringan.Pada periode ini,Indonesia berhasil melakukan
swasembada beras.Kemampuan Indonesia memproduksi beras mencapai 28,5 Ton pada
saat itu.Dan atas keberhasilan inilah Indonesia mendapat penghargaan pada tahun
1985 dari organisasi FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia)
Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah selama
periode ini adalah sebagai berikut:
1.
Kebijakan
inpres No. 5 tahun 1985=>dengan cara meningkatkan ekspor non migas dan pengurangan
biaya yang tinggi.
2.
Paket
kebijakan 6 mei=>dengan cara sector swasta disorong untuk berperan dalam
bidang ekspor dan penanaman modal.
3.
Paket
devaluasi 1986=>dengan cara melakukan pinjaman ke luarr negri dan di dorong
dengan jatuhnya harga minya dunia
4.
Paket
kebijakan 25 oktober 1986 =>dengan cara
menderegulasi bidang perdagangan, moneter dan penanaman modal dngan cara
penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan penoong dan bahan baku, proteksi
produksi yang lebih efisien, dan kebijakan enanaman modal
5.
Paket
kebijakan 15 januari 1987=>dengan cara meningkattkan efisiensi,inovasi dan
produktivitas sector industry menengah ke atas.Hal ini dilakukan untuk
meningkatkan ekspor non migas melalui penyempurnaan dan penyederhanaan
ketentuan ekspor,penyempurnaan klasifikasi barang,pembebasan dan keringanan bea
masuk.
6.
Paket
kebijakan 24 desember 1987 yaitu restrukturisasi bidang ekonomi untuk
memperlancar perijinan(deregulasi).
7.
Paket
27 oktober 1988=>kebijakan di lakukan dengan cara menderegulasi dan
mendebirokratisasi bidang perdagangan dan hubungan laut.
8.
Paket
kebijakan 20 desember 1988=>kebijakan dilakukan dibidang keuangan dengan
cara memberikan kesempatan yang luas bagi pasar modal untuk lebih produktif dan
berisi tentang deregulasi dalam bidang perusahaan asuransi.
e.Kebijakan Selama pelita V
Pada periode ini,pemerintah menitikberatkan pada kebijakan
Moneter.Pemerintah melakukan kebijakan dengan sasaran uang dan suku bunga.Dalam
kebijakan ini,Bank Indonesia dimanfaatkan untuk menerapkan tingkat suku bunga.
Kebijakan
moneter terbagi 2:
1.
moneter
kuantitatif yaitu mengatur tingkat bunga melalui operasi pasar terbuka melalui
SBI, merubah tingkat bunga diskonto, merubah presentase cadangan minimal yang
harus dipenuhi oleh setiap bank umum
2.
Kebijakan Moneter
Kualitatif,yaitu menghimbau Bank umum untuk mendukung tindakan Bank Indonesia.
Periode pelita V merupakan akhir dari pembangunan janngka
panjang tahap pertama.Pembangunan jangka panjang tahap selanjutnya dilanjutkan
di periode Pelita VI.
KEBUJAKAN MONETER
Kebijakan moneter adalah
segala kebijakan pemerintah di bidang moneter (keuangan) yang bertujuan untuk
menjaga keseimbangan moneter (keuangan) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Kebijakan moneter dilakukan melalui Bank Indonesia sebagai Bank
Sentral. Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah Indonesia juga dipengaruhi
oleh negara lain khususnya Amerika karena tingkat bunga yang diberlakukan Bank
Indonesia pada umumnya selalu mengacu pada suku bunga yang ditetapkan oleh Bank
Sentral Amerika. Dalam sistem nilai tukar bebas dan perfect capital
mobility, kebijakan moneter lebih efektif dibandingkan kebijakan fiskal dalam
upaya mencapai keseimbangan dan stabilitas makroekonomi. Kebijakan moneter
lebih berperan dalam menstimulasi pemulihan ekonomi. Kebijakan moneter yang
efektif menjanjikan tercapainya inflasi yang rendah, stabilitas nilai tukar,dan
suku bunga.
Kebijakan
Moneter sebagai berikut :
1.
Politik diskonto terhadap
Bank Umum
Bank Indonesia memerintahkan bank umum agar mengurangi atau mempersempit pemberian kredit kepada masyarakat dengan cara menaikkan bunga pengaman sehingga uang yang beredar akan menurun.
Bank Indonesia memerintahkan bank umum agar mengurangi atau mempersempit pemberian kredit kepada masyarakat dengan cara menaikkan bunga pengaman sehingga uang yang beredar akan menurun.
2.
Politik Pasar terbuka
Bank
Indonesia akan menjual surat-surat berharga (seperti Obligasi) ke pasar modal.
Apabila surat berharga ini terjual, maka uang masyarakat akan masuk ke bank
sentral sehingga uang yang beredar akan berkurang
3.
Menaikkan cash ratio
Bank sentral
pada umumnya menentukan angka banding minimum antara uang tunai dengan
kewajiban giral bank. Angka banding tersebut biasa disebut minimum cash ratio.
bila pemerintah menurunkan minimum cash ratio, maka dengan uang tunai yang sama
bank dapat menciptakan uang lebih banyak dari jumlah sebelumnya, sebaliknya
jika pemerintah menghendaki mengurangi jumlah uang yang beredar pemerintah akan
menaikkan minimum kas rasio bank, supaya uang tertahan di kas lebih banyak.
4.
Kebijakan kredit
Kebijakan kredit dapat dilakukan dengan cara pemberian kredit secara selektif. Bank sentral (Bank Indonesia) berusaha mempengaruhi bank-bank umum dalam hal aturan pemberian kredit kepada nasabah.
Kebijakan kredit dapat dilakukan dengan cara pemberian kredit secara selektif. Bank sentral (Bank Indonesia) berusaha mempengaruhi bank-bank umum dalam hal aturan pemberian kredit kepada nasabah.
Adapun
tujuan kebijaksanaan kebijakan moneter secara umum adalah :
- Untuk
menyesuaikan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat
- Untuk
mengarahkan penggunaan uang dan kredit sedemikian rupa, sehingga nilai
uang negara yang bersangkutan dapat dipertahankan kestabilannya
- Mendorong
produsen untuk meningkatkan produksi, apabila denga mudah mendapatkan
kredit denga bunga yang rendah
- Paling
sedikat akan dapat mempertahankan tingkat pengangguran yang telah ada dan
selanjutnya berusaha agar meningkatkan tingkat employment tertentu
- Mengusahakan
agar kebijaksanaan moneter dapat dilaksanakan tanpa memberatkan beban
keuangan negara dan masyarakat
Dan sebuah negara dapat
dipastikan Negara tersebut hanya menunggu waktu mengalami krisis ekonomi. bila
memiliki ciri-ciri seperti dibawah ini:
·
memiliki jumlah hutang
luar negeri yang cukup besar
·
mengalami inflasi yang
tidak terkontrol
·
defisit neraca pembayaran
yang besar
·
kurs pertukaran mata uang
yang tidak seimbang
·
tingkat suku bunga yang
diatas kewajaran
5.
Politik diskonto terhadap
Bank Umum
Bank Indonesia memerintahkan bank umum agar mengurangi atau mempersempit pemberian kredit kepada masyarakat dengan cara menaikkan bunga pengaman sehingga uang yang beredar akan menurun.
Bank Indonesia memerintahkan bank umum agar mengurangi atau mempersempit pemberian kredit kepada masyarakat dengan cara menaikkan bunga pengaman sehingga uang yang beredar akan menurun.
6.
Politik Pasar terbuka
Bank
Indonesia akan menjual surat-surat berharga (seperti Obligasi) ke pasar modal.
Apabila surat berharga ini terjual, maka uang masyarakat akan masuk ke bank
sentral sehingga uang yang beredar akan berkurang
7.
Menaikkan cash ratio
Bank
sentral pada umumnya menentukan angka banding minimum antara uang tunai dengan
kewajiban giral bank. Angka banding tersebut biasa disebut minimum cash ratio.
bila pemerintah menurunkan minimum cash ratio, maka dengan uang tunai yang sama
bank dapat menciptakan uang lebih banyak dari jumlah sebelumnya, sebaliknya
jika pemerintah menghendaki mengurangi jumlah uang yang beredar pemerintah akan
menaikkan minimum kas rasio bank, supaya uang tertahan di kas lebih banyak.
8.
Kebijakan kredit
Kebijakan kredit dapat dilakukan dengan cara pemberian kredit secara selektif. Bank sentral (Bank Indonesia) berusaha mempengaruhi bank-bank umum dalam hal aturan pemberian kredit kepada nasabah.
Kebijakan kredit dapat dilakukan dengan cara pemberian kredit secara selektif. Bank sentral (Bank Indonesia) berusaha mempengaruhi bank-bank umum dalam hal aturan pemberian kredit kepada nasabah.
Adapun
tujuan kebijaksanaan kebijakan moneter secara umum adalah :
- Untuk
menyesuaikan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat
- Untuk
mengarahkan penggunaan uang dan kredit sedemikian rupa, sehingga nilai
uang negara yang bersangkutan dapat dipertahankan kestabilannya
- Mendorong
produsen untuk meningkatkan produksi, apabila denga mudah mendapatkan
kredit denga bunga yang rendah
- Paling
sedikat akan dapat mempertahankan tingkat pengangguran yang telah ada dan
selanjutnya berusaha agar meningkatkan tingkat employment tertentu
- Mengusahakan
agar kebijaksanaan moneter dapat dilaksanakan tanpa memberatkan beban keuangan
negara dan masyarakat
Dan
sebuah negara dapat dipastikan Negara
tersebut hanya menunggu waktu mengalami krisis ekonomi. bila memiliki
ciri-ciri seperti dibawah ini:
·
memiliki jumlah hutang
luar negeri yang cukup besar
·
mengalami inflasi yang tidak
terkontrol
·
defisit neraca pembayaran
yang besar
·
kurs pertukaran mata uang
yang tidak seimbang
·
tingkat suku bunga yang
diatas kewajaran
KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan
fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur
perekonomian agar menjadi lebih baik melalui anggaran belanja negara, biasanya
dikaitkan dengan masalah pendapatan negara (pajak). Tarif pajak sangat
berpengaruh pada perekonomian. Jika tarif pajak diturunkan maka daya beli
masyarakat pun meningkat dan jumlah output industri juga akan meningkat. Dan
sebaliknya jika tarif pajak dinaikkan maka daya beli masyarakat pun menuru dan
jumlah output industri juga menurun.
Jika dilihat dari segi cara
pembayarannya, sistem pembayaran pajak dibagi menjadi 2, yaitu :
·
Pajak Langsung : pajak yang pembayarannya tidak dapat
dilimpahkan kepada pihak lain.
·
Pajak Tidak Langsung : pajak yang pembayarannya dapat
dilimpahkan kepada pihak lain.
Jika
dilihat dari besar-kecilnya pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak,
pajak terbagi menjadi 3, yaitu :
·
Pajak Regresif : pajak yang besar-kecilnya nilai harus
dibayarkan. Semakin tinggi pendapatan wajib pajak, semakin kecil pajak yang
harus dibayarkan.
·
Pajak Sebanding : pajak yang besar-kecilnya sama untuk berbagai
tingkat pendapatan.
·
Pajak Progresif : pajak yang besar-kecilnya akan ditetapkan
searah dengan pendapatan pajak. Semakin tinggi pendapatan maka akan semakin
besar pula pajak yang harus dibayarkan dan begitu pula sebaliknya.
KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL DISEKTOR LUAR NEGERI
Kebijakan moneter dan fiskal disektor
luar negeri yaitu kebijaksanaan yang menekan pengeluaran.Kebijakan moneter dan
fiscal disektor luar negeri dilaksanakan dengan cara mengurangi tingkat
konsumsi atau pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia.
misalnya menaikkan pajak pendapatan dan mengurangi pengeluaran pemerintah.
Selain itu,langkah lain yang diambil pemerintah adalah kebijakan memindah
pengeluaran.Kebijakan ini dilakukan dengan cara memindah atau menggeser bidang
yang terlalu berisiko memperburuk perekonomian Indonesia. Kebijakan ini
dilaksanakan dengan beberapa cara diantaranya:
1.mengenakan
tarif atau quota dan mengawasi pemakaian valuta asing
2.mengurangi ajak komoditi ekspor
3.menyederhanakan proseur ekspor
4.menstabilkan harga dan upah didalam
negeri
5.dan melakukan devaluasi.
-Al Sultan faisal
-Dimas Dwi Cahyo
-Noer Laili Ningsih
-Ria Oktarina
-Rosita Nurul Aini
-Sri Rahayu
-Tricia Dewi Mayang Sari
Tidak ada komentar:
Posting Komentar